Header Ads

Proyek Revitalisasi TK Raudhatul Hasanah Senilai Rp388 Juta Disorot: Diduga Berdiri di Garis Sempadan Sungai dan Minim Pengawasan Daerah

 


SAJIRA, LEBAK
— Proyek revitalisasi Taman Kanak-Kanak (TK) Raudhatul Hasanah yang berlokasi di Kampung Sajira Barat RT 04/RW 03, Desa Sajira, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, kini menuai sorotan publik. Pembangunan fasilitas pendidikan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 sebesar Rp388.970.000,- tersebut diduga dibangun terlalu dekat dengan bibir sungai setempat.

Kondisi geografis bangunan yang hanya berjarak beberapa meter dari sempadan sungai memicu pertanyaan besar mengenai legalitas status lahan, kepatuhan tata ruang, hingga aspek keselamatan bagi peserta didik usia dini.

Pantauan Lapangan dan Temuan Jurnalistik

Berdasarkan investigasi dan pantauan langsung awak media di lokasi proyek pada Sabtu (10/10/2026), struktur fisik bangunan baru TK Raudhatul Hasanah terlihat berdiri berdampingan secara langsung dengan garis pantai/bibir sungai. Di sekitar area proyek, terpampang papan pengumuman/spanduk resmi yang mencantumkan dua poin krusial:

Pembangunan ini merupakan program bantuan langsung/revitalisasi dari Presiden Republik Indonesia.

Proyek mendapat pengawalan serta pengawasan dari Tim Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun, keberadaan spanduk tersebut dinilai kontradiktif dengan realita tata ruang di lapangan. Pasalnya, di lokasi terpasang pula papan larangan resmi terkait batasan sempadan sungai. Hal ini menimbulkan kejanggalan bagi masyarakat dan insan pers mengenai keterlibatan instansi daerah dalam proses perencanaan serta izin lokasi proyek.

Payung Hukum Garis Sempadan Sungai

Dugaan pelanggaran tata ruang ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa garis sempadan sungai berfungsi sebagai benteng perlindungan fungsi sungai dan keselamatan masyarakat.

Aturan Jarak: Regulasi melarang keras pendirian bangunan permanen di dalam batas sempadan sungai, kecuali bangunan yang diperuntukkan bagi pengelolaan dan perlindungan fungsi sungai itu sendiri.

Parameter Penentuan: Batas sempadan ditentukan berdasarkan kondisi fisik sungai, ada/tidaknya tanggul, serta kedudukan kawasan (perkotaan atau luar perkotaan) dengan jarak aman yang bervariasi antara 10 hingga 50 meter dari bibir sungai.

Dilihat dari jarak fisik bangunan TK Raudhatul Hasanah yang tidak mencapai batas minimum keselamatan, pengujian teknis oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS C3) dipandang sangat mendesak untuk menentukan status legalitas posisi bangunan.

Keterlibatan Dinas Daerah dan Pengawasan Lapangan

Dalam sebuah kroscek dan diskusi koordinasi antara perwakilan jurnalis dengan pejabat Kasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, terungkap kekhawatiran mendalam terkait mekanisme pengawasan proyek revitalisasi tersebut:

Koordinasi Lintas Instansi: Pihak media mempertanyakan sejauh mana Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak serta pihak kejaksaan dilibatkan secara aktif dalam verifikasi faktual lahan.


Resiko Keselamatan Siswa: Mengingat fasilitas ini ditujukan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK), potensi ancaman bencana alam seperti banjir luapan sungai atau tanah longsor sangat membahayakan keselamatan anak-anak.

Dugaan Transparansi Lahan: Berdasarkan penelusuran narasumber lokal, terdapat pengakuan simpang siur mengenai akta hibah lahan dari pihak yayasan serta dugaan status lahan yang masuk dalam area penguasaan negara/BBWS.

Komitmen Konfirmasi dan Hak Jawab

Kedekatan fisik bangunan dengan sungai serta adanya plang larangan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana atau pelanggaran administratif sebelum dilakukan pengukuran teknis resmi. Oleh karena itu, penerapan asas keberimbangan berita (cover both sides) terus diupayakan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih terus melakukan upaya konfirmasi dan pengumpulan dokumen klarifikasi dari pihak-pihak berwenang, meliputi:

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS C3) untuk pengujian dan verifikasi garis sempadan sungai.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak terkait rekomendasi teknis dan kelayakan lokasi sekolah.

Inspektorat Kabupaten Lebak serta pihak Pengurus Yayasan TK Raudhatul Hasanah guna memberikan tanggapan resmi atas status lahan dan realisasi anggaran APBN 2026.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pusat segera mengambil langkah tegas berupa tinjauan lapangan teknis guna memastikan kelayakan bangunan demi keselamatan generasi muda di Kabupaten Lebak.

Tidak ada komentar

Masukan Komentar anda...

Diberdayakan oleh Blogger.