Kabupaten Lebak Menjadi Salah Satu Penerima Alokasi Bantuan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ABT Region I Tahun Anggaran 2026

Lebak Banten,- Pemerintah Kabupaten Lebak memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ABT Region I Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini dinilai krusial sebagai pedoman pemanfaatan ruang yang terintegrasi guna mendongkrak arah pembangunan dan investasi di daerah.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan RDTR Region I yang digelar oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Kabupaten Lebak tercatat menerima alokasi bantuan penyusunan ini bersama Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

"Saya meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk memberikan dukungan penuh. Data dan informasi yang dibutuhkan harus disiapkan dengan baik, dan setiap tahapan harus kita kawal bersama agar dapat diselesaikan tepat waktu," ujar Hasbi.

Dalam agenda tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh para kepala daerah penerima alokasi bantuan. Langkah ini menjadi landasan kuat untuk memastikan proses penyusunan RDTR berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hasbi menambahkan, keberadaan RDTR memiliki arti strategis dalam memberikan kepastian hukum dan ruang bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan adanya tata ruang yang jelas, iklim investasi di Kabupaten Lebak diharapkan semakin kondusif tanpa mengabaikan aspek kelestarian dan kesesuaian perencanaan wilayah.

"Kami ingin penyusunan RDTR ini tidak sekadar menjadi pemenuhan dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen utama yang mengarahkan pembangunan, memberikan kepastian investasi, serta menjaga pemanfaatan ruang di Kabupaten Lebak tetap terarah," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Lebak siap mengoptimalkan koordinasi intensif bersama pemerintah pusat guna mengantisipasi serta menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan secara cepat dan kolaboratif.